Belajar Advokasi Anggaran dari CSO Fakfak

Advokasi anggaran di Fakfak dilakukan melalui proses panjang. Diawali workshop anggaran yang difasilitasi oleh LGSP dilaksanakan pada awal Januari 2008, Strategi awal yang dilakukan oleh civil society organization (CSO) adalah meningkatkan peran warga dalam proses perencanaan pembangunan. Aliansi CSO (terdiri dari LSM, perguruan tinggi maupun orrmas) kemudian melakukan serangkaian workshop di tingkat desa untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Temuan dan hasil workshop lalu dibahas secara lebih mendalam pada Forum SKPD dan Musrenbang di tingkat kabupaten. Hasil dari forum SKPD dan Musrenbang itu kemudian menjadi dasar dalam menyusun RAPBD 2009 dan disepakati oleh 3 pihak: Pemda, DPRD, dan perwakilan CSO.

Untuk mempertajam kesertaan warga dalam proses penganggaran, LGSP kemudian menyelenggarakan beberapa workshop untuk meningkatkan kapasitas CSO dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, yaitu pelatihan tentang analisis APBD yang pro poor dan gender responsive, pelatihan KUA-PPAS dan penelusuran anggaran (budget tracking) . Dengan modal tersebut, Aliansi CSO kemudian melakukan analisis anggaran, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan. Analisis dilakukan melalui 2 tahap, pertama konsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran (RPJMD-RKPD-KUA PPAS-APBD) dan kedua, analisis anggaran antar sektor. Analisis anggaran bertujuan untuk melihat apakah alokasi anggaran sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengidentifikasi pelanggaran dalam penggunaan anggaran. Beberapa hasil analisis, diantaranya:

• Alokasi anggaran bidang pendidikan sebesar Rp 74.089.580.186,- atau 10,73% dari total APBD. Hal ini belum sesuai dengan regulasi nasional yang mencanangkan 20% untuk belanja sektor pendidikan. Bila melihat alokasi untuk belanja langsung jumlahnya lebih kecil lagi, yaitu sebesar 3,58% dari total APBD, jauh dibawah belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk kebutuhan aparatur Pemerintah/pegawai sebesar 7,15% dari total APBD

• Sedangkan alokasi anggaran bidang Kesehatan sebesar Rp 56.970.265.174,- atau (8,25%). Hal ini juga masih jauh dari regulasi nasional (15%). Dari jumlah tersebut, alokasi belanja langsung yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat hanya sebesar (3,19%), jauh lebih kecil dibandingkan dengan alokasi dana untuk Aparatur Pemerintah/pegawai (5,07% dari total APBD)

• Hubungan antara dokumen kebijakan startegis dan kebijakan operasional cukup konsisten, dan dapat dikatakan pro-poor dan gender responsive, walaupun ada beberapa dokumen yang belum tersedia, seperti RPJPD maupun Renstra.

Tindak lanjut kemudian, Aliansi CSO mengusulkan rekomendasi kepada Pemda Fak-fak, sebagai berikut:

• Pada penyusunan APBD Perubahan Kab. Fakfak tahun 2008 serta penyusunan APBD tahun 2009, alokasi dana pendidikan dan kesehatan wajib ditingkatkan sesuai kebijakan nasional.

• Alokasi belanja langsung sektor Pendidikan dan Kesehatan untuk masyarakat sebaiknya lebih besar dari belanja tidak langsung bagi aparat pemerintah.

• Dokumen Kebijakan Strategis yang belum dimiliki oleh pemerintah daerah seperti RPJPD, wajib disusun demi keberlanjutan pembangunan yang lebih terarah dan berkesinambungan. Proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan stakeholeder pembangunan.

• Adanya kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dokumen-dokumen publik yaitu : RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS, RKA, APBD dan DPA.

• Mendorong perda tentang transparansi dan kebijakan 4R daerah yaitu : merencanakan bersama rakyat, melaksanakan bersama rakyat, mengevaluasi bersama rakyat dan bertanggung jawab bersama rakyat.

Tindak lanjut berikutnya, CSO alliance mendorong Pemda untuk mempublikasikan APBD. Hal ini selain, untuk membuka akses masyarakat terhadap anggaran, juga untuk menekankan tranparansi sebagai salah satu pilar good governance. Aliansi CSO kemudian membuat poster APBD yang disebar di seluruh desa dan 2 buah baliho di pasang di Kantor Bapeda dan BPKD.

Dampak dari advokasi anggaran ini adalah di tingkat eksekutif terjadi perubahan dengan meningkatnya komitmen pemerintah kabupaten tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan semakin jelas, yang ditandai dengan diberikannya ruang partisipasi dalam forum SKPD maupun musrenbangda. Dalam RAPBD 2009, Pemda Fakfak kemudian meningkatkan alokasi anggaran untuk bidang Pendidikan (sebesar 14,7%) dan Kesehatan (menjadi 12,1%).

Selain itu pemerintah Kabupaten Fakfak lebih terbuka untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat luas. Selain melalui poster, radio lokal juga menjadi wahana yang cukup efektif untuk mempublikasikan kegiatan pemda.

Satu tantangan yang masih mengemuka adalah akses terhadap dokumen KUA-PPAS dan RAPBD tampaknya masih menjadi titik-kritis bagi keterlibatan warga, yang sesungguhnya bisa memungkinkan memberi manfaat dari meningkatnya keterlibatan warga.

3 thoughts on “Belajar Advokasi Anggaran dari CSO Fakfak

  1. Setuja banget. CSO yang kuat dan mandiri akan menentukan arah kebijakan pembangunan.

    Selamat atas apa yang dilakukan di Fakfak. Semoga Local Good Governance makin baik dan makin berpengeruh positif pada kinerja pembangunan daerah.

    Menurut kami, hal yang tak kalah pentingnya adalah membantu atau mendorong Pemda untuk menetapkan Sistem dan Prosedur Perencanaan Tahunannya.

    Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas APBD. Selain itu untuk menjelaskan posisi masyarakat dalam Manajemen Pembangunan Daerahnya.

    1. Terimakasih Bung Rusman atas komentarnya. Soal sistem dan perencanaan tahunan pemda, kebetulan di Fak-fak sudah relatif partisipatif berjalan. Warga dilibatkan mulai dari musrenbang kampung-distrik- hingga kabupaten. Sesungguhnya antara proses perencanaan dan penganggaran daerah mestinya bukan kegiatan yang terpisah, tetapi justru saling mengkait. Pengalaman di beberapa daerah, seringkali kedua proses tersebut sebagai kegiatan terpisah. Hal tersebut dikarenakan beberapa sebab: perencanaan tidak dianggap penting dan hanya memenuhi prosedural belaka, penganggaran menjadi isu yang sangat politis dan elitis (ditentukan oleh DPRD dan Pemda saja), peran warga yang lemah. Dari pengalaman itu, maka sangat penting kapasitas dalam penganggaran (mulai dari membaca anggaran, menganalisis, penelusuran, hingga pengawasannya) diberikan kepada warga (dan juga anggota DPRD), sehingga proses penganggaran jadi jauh lebih bermakna….

  2. Saya sangat kagum dengan hasil kerja CSO di Fak-fak semoga ini merupakan sumber belajar yang baik bagi daerah-daerah lain di indonesia….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s