Ketika OMS mengawasi Legislasi

Sejak 21 Juli 2008, Kota Palopo telah memiliki Perda No.5/2008 tentang Transparansi dan Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Perda yang dalam penyusunannya melibatkan berbagai elemen organisasi masyarakat sipil (OMS) ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keefektifan dari kebijakan publik; meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik.

Keberadaan Perda ini menjamin partisipasi masyarakat dalam perumusan Kebijakan Publik, mulai dari proses perencanaan dan penganggaran daerah, tata ruang, penyusunan setiap peraturan daerah maupun pengawasan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Keterlibatan warga dapat dilakukan dalam bentuk konsultasi Publik, musyawarah, rapat dengar pendapat, rapat Kerja, musrembang, forum SKPD, dan atau pertemuan dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

Selain itu, setiap badan publik di Palopo wajib menyediakan dan membuka akses informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Salah badan daerah yang ditugaskan untuk menjamin berlangsungnya proses tranparansi di Palopo serta menjadi pusat data informasi kebijakan publik, adalah dengan membentuk Komisi Tranparansi dan Partisipasi (KTP). Komisi akan menghimpun data dan informasi kebijakan publik yang ditetapkan oleh Walikota, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan DPRD, serta mempublikasikan data dan informasi Kebijakan publik melalui media cetak, elektronik maupun website.

KTP mengemban tugas dan wewenang untuk menerima keberatan dan pengaduan dari masyarakat, meminta keterangan dari pejabat publik yang diajukan keberatan atau pengaduan, dan memutus keberatan atau pengaduan yang diajukan.

Perda mensyaratkan bahwa 6 bulan setelah disahkan harus dibentuk KTP. Namun sayangnya, hingga lewat masa tersebut belum terbentuk. Padahal Pemda sudah melakukan kunjungan studi banding ke Tasikmalaya yang telah lebih dahulu memiliki KTP. Beberapa anggota aliansi bahkan kemudian sempat mengadakan demonstrasi menanyakan dan mendesak komitmen DPRD untuk membentuk KTP.

Salah satu hal yang menghambat ternyata masih ditemui sebagian anggota DPRD merasa tugas pengawasannya akan diambil oleh KTP. Atas persepsi tersebut, Aliansi OMS kemudian melakukan lobby kepada anggota DPRD dengan menjelaskan peran dan fungsi KTP sesungguhnya. Aliansi OMS kemudian mendesak agar DPRD segera membentuk tim seleksi (timsel) untuk menentukan kandidat anggota KTP. Salah satu usulan yang mengemuka adalah agar pembentukan tim seleksi tersebut bersifat independen, artinya tidak berasal dari pemerintah daerah maupun DPRD.

Advokasi Aliansi OMS berbuah hasil, DPRD kemudian membentuk tim seleksi yang anggotanya berasal dari tokoh ulama, perguruan tinggi, media, dan organisasi massa. Timsel kemudian memilih 10 kandidat. Setelah itu DPRD melakukan uji fit and proper test dengan memilih 5 kandidat. Setelah pengujian, melalui mekanisme voting, DPRD memilih 5 anggota tetap KTP pada bulan Juli lalu. Anggota KTP terpilih berasal dari LSM, media, dan perguruan tinggi. LSM sempat mengecam mekanisme voting yang dipilih oleh DPRD, mereka menginginkan dilakukan secara transparan, yaitu dengan memberi nilai dan rangking kepada anggota tersebut dimana yang menjadi ketua adalah yang menduduki rangking pertama. Bagi OMS, karena ini lembaga yang menjunjung nilai transparansi, maka pemilihan anggotanya pun harus transparan. Sayangnya hal tersebut belum bisa diwujudkan, bahkan pemilihan cenderung menunjukkan kepentingan anggota DPRD yang pada waktu itu sedang masa pemilihan. Namun akhirnya Aliansi OMS menerima hasil tersebut, pertimbangannya mengingat pembentukan KTP sudah berjalan terlambat. Selain itu Aliansi OMS berjanji untuk mengawasi kinerja KTP tersebut.

Dengan terbentuknya KTP, harapan sebagian besar OMS saat ini adalah KTP dapat berperan dalam mengawal proses musrenbang yang akan dimulai pada akhir tahun 2009. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s