Membangun Kultur Demokrasi Deliberatif

Selama di LGSP (www.lgsp.or.id) beberapa kali kami menyelenggarakan Rembug Warga, yaitu di Jepara pada awal Januari 2008, di Mojokerto pada pertengahan Mei 2008 dan terakhir di Gowa pada bulan November 2008. Ini adalah salah satu prakarsa untuk menjamin partisipasi dengan mendorong kultur demokrasi deliberatif.

Demokrasi deliberatif adalah suatu pandangan yang diadopsi dari pemikiran Habermas, seorang pemikir dari aliran Frankfrut School. Inti pandangan ini adalah upaya bagaimana mengaktifkan individu dalam masyarakat sebagai warga negara untuk berkomunikasi, sehingga komunikasi yang terjadi pada level warga itu mampu mempengaruhi pengambilan keputusan publik pada level sistem politik. Dalam praktiknya, demokrasi deliberatif mengutamakan penggunaan tatacara pengambilan keputusan yang menekankan musyawarah dan penggalian masalah melalui dialog dan tukar pengalaman di antara para pihak dan warganegara. Partisipasi warga (citizen participation) merupakan inti dari demokrasi deliberatif.

Demokrasi deliberatif sering dipertentangkan dengan demokrasi perwakilan, yang menekankan keterwakilan (representation), prosedur pemilihan perwakilan yang ketat, dan mengenal istilah mayoritas dan minoritas. Kalau demokrasi deliberatif mengutamakan kerjasama antar-ide dan antar-pihak, maka kata kunci demokrasi perwakilan adalah kompetisi antar-ide dan antar-kelompok.

Jika demokrasi perwakilan ditandai oleh kompetisi politik, kemenangan, dan kekalahan satu pihak, maka demokrasi deliberatif atau demokrasi musyawarah lebih menonjolkan argumentasi, dialog, saling menghormati, dan berupaya mencapai titik temu dan mufakat. Demokrasi langsung mengandalkan Pemilu, sistem keterwakilan (delegasi wewenang dan kekuasaan), dan elite-elite politik, sedangkan demokrasi deliberatif lebih menekankan partisipasi dan partisipasi langsung warganegara.

Salah satu konsep penting dalam demokrasi deliberatif adalah pentingnya mengembangkan diskursus. Sederhananya, diskursus adalah bentuk komunikasi yang reflektif dalam mentematisasi sebuah problem tertentu. Diskursus itu membuat problem menjadi semakin terang, jelas dan rasional. Sehingga para peserta komunikasi semakin sadar tentang problematika di  masyarakat secara reflektif.

Dalam konteks inilah Rembug Warga (Town Hall Meeting) memainkan perannya untuk menterjemahkan demokrasi deliberatif di tingkat lokal. Rembug Warga menjadi wahana artikulasi partisipasi warga dalam mentematisasi permasalahan yang dijumpai di daerahnya. Rembug Warga juga menjadi penyambung keterputusan hubungan (disconection) antara institusi formal demokrasi dengan para konstituen yang diwakilinya lembaga formal demokrasi, yang lahir dari proses pemilihan umum, telah menghasilkan para legislator sebagai representasi rakyat. Namun proses demokrasi prosedural tersebut tidaklah cukup. Dalam kenyataannya, sering terjadi keputusan-keputusan atau kebijakan politik yang dihasilkan oleh wakil rakyat justru tidak mencerminkan suara dari publik. Oleh karena itu, Rembug Warga  merupakan prakarsa untuk melengkapi dan menyambungkan komunikasi politik antara institusi kewargaan dengan institusi demokrasi formal.

Selain sudah menjadi tradisi di Indonesia, dimana warga dalam menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan secara bermusyawarah, Rembug Warga juga menjadi salah satu wujud modal sosial masyarakat. Karenanya Rembug Warga, selain sebagai tradisi dan wahana demokrasi deliberatif, juga untuk mengukur kuat tidaknya modal sosial dan kultural masyarakat. Tindaklanjutnya adalah bagaimana Rembug Warga mengkaitkan modal sosial tersebut dengan proses kebijakan publik. Hal inilah yang mendorong dilaksanakannya Rembug Warga di tiga daerah tersebut.

Terakhir, sebagaimana dikemukakan oleh Hardiman bahwa dalam proses demokrasi deliberatif, peran individualitas sangat ditekankan sebagai artikulasi dari publik. Untuk itu perlu wahana yang mampu mendorong kompetensi komunikatif warga. Kompetensi komunikatif memungkinkan setiap individu menyuarakan kebutuhannya. Dalam konteks inilah Rembug Warga memberi arti sebagai wahana yang memiliki kompetensi komunikatif, sehingga kelompok-kelompok marjinal di masyarakat (kaum miskin, kaum berkebutuhan khusus, maupun pihak lainnya), dapat menyuarakan kebutuhannya. Untuk menjamin kompetensi komunikasi itu, fasilitator memainkan peran yang sangat penting untuk membangun suasana agar para peserta dapat menghargai pendapat sendiri dan memberikan ruang perbedaan pendapat. Hingga mereka menyadari bahwa perbedaan pendapat itu menguntungkan. Karena, dari perbedaan pendapat itu ada cukup banyak perspektif yang dibuka dan akan memperkaya berbagai alternatif jalan keluar atau keputusan.

Hal ini lah yang melatarbelakangi dilangsungkannya Rembug Warga di tiga lokasi tersbeut. Tujuannya agar organisasi masyarakat sipil (OMS) dapat berperan signifikan dalam demokrasi substantif dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan efisien. Kendati partisipasi warga sudah dijamin secara formal-prosedural, seperti Musrenbang, dengar pendapat, konsultasi publik dan lain-lain, namun dalam prakteknya masih jauh dari ideal. Agar proses-proses formal prosedural tersebut bisa lebih bermakna perlu dilakukan upaya-upaya untuk memperbaiki aturan dan mekanismenya serta mendorong masyarakat untuk lebih terorganisir dan terkonsolidasi sehingga keterlibatan mereka juga lebih meningkat. Di samping itu juga harus dicari alternatif-alternatif forum lain untuk lebih memberikan akses kepada kelompok-kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang pelayanan publik. Dalam hal ini Rembug Warga dirancang sebagai ruang-ruang dan mekanisme yang memungkinkan interaksi dan komunikasi, baik antar individual atau institusional yang didukung oleh keintiman antar individu atau ikatan emosional atau kesamaan pandangan antar kelompok yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam pelaksanaannya, Rembug Warga merupakan puncak dari pengorganisasian di tingkat komunitas yang telah menumbuhkan proses-proses penyadaran kolektif. Sehingga peserta Rembug Warga adalah warga aktif yang hadir bukan karena semata memenuhi undangan namun sebagai pihak yang memiliki agenda itu sendiri. Rembug Warga diawali dengan melakukan serangkaian diskusi terfokus di tingkat sektoral kecamatan atau kabupaten dengan para stakheolder kunci untuk melakukan penilaian dan penggalian isu-isu dan permasalahan sosial. Langkah ini penting untuk menyiapkan warga agar pada saat pelaksanaan Rembug Warga, bahan-bahan yang akan diperbincangkan bersama instansi pemerintah terkait, sudah mengalami pengolahan yang matang dan divalidasi.

Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan Rembug Warga itu sendiri. Biasanya peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok diskusi untuk membahas lebih tajam persoalan sosial berdasarkan sektor tertentu. Di Gowa, misalnya, kelompok diskusi dibagi menjadi 2 bagian: sektor kesehatan dan sektor pendidikan. Diskusi membahas tidak hanya persoalan yang dihadapi, tetapi juga diperkuat dengan analisis APBD untuk kedua sektor. Masyarakat warga dan pihak lain juga mendiskusikan informasi dan mengidentifikasi ide dan menyepakati prioritasnya, melalui diskusi kelompok terfokus dan difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih. Tak mengherankan bila kemudian forum ini menjadi sarana artikulasi kepentingan dan kebutuhan warga. Hasil akhir dari diskusi kelompok ini adalah tawaran perbaikan bersama, mulai dari perencanaan program hingga realokasi anggaran.

Langkah terakhir, membawa hasil Rembug Warga ini ke hadapan Pimpinan Daerah, baik Bupati/Walikota maupun Ketua DPRD. Karenanya, biasanya kehadiran mereka justru di akhir acara melalui media talkshow, ketimbang memberi kata pembukaan  di awal kegiatan. Cara ini dianggap lebih efektif dan langsung di dengar oleh Pimpinan Daerah. Apalagi bila pembacaan hasil diskusi disampaikan langsung oleh warga masyarakat.

Dari pelaksanaan Rembug Warga di tiga daerah terungkap bahwa prakarasa tersebut telah dikembangkan di atas nilai dan prinsip yang mengedepankan public reason dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan kepentingan atau kebutuhan warga. Hal itu kemudian secara rasional menjadi dasar untuk menentukan isu publik yang bertujuan untuk mendapatkan ‘kebenaran’ kontekstual. Ketiga daerah menyajikan problematisasi masalah yang berbeda-beda, disesuaikan dengan konteks dan lokalitas daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dasar penentuan isu publik adalah kepentingan yang dihadapi secara nyata dan langsung oleh warga setempat.  Dalam Rembug Warga, interaksi yang terjadi adalah warga saling bertanya dan saling mendengarkan jawaban. Dalam ruang deliberasi kata “saya” telah berubah menjadi “kami”, dan bahkan “kita”.

BEJ, 18/08/09

One thought on “Membangun Kultur Demokrasi Deliberatif

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s